WAMENA || KabarNegri.web .id -Papua Pegunungan – Partai Amanat Demokrasi Indonesia (PADI) Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam persiapan menghadapi kontestasi Pemilu 2029. Pada sebuah langkah strategis yang terkoordinasi, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PADI Papua Pegunungan, Marinus Yalak, bersama dengan perwakilan dari delapan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten dan kota di wilayah tersebut, secara resmi menyerahkan berkas persyaratan administrasi hukum umum (AHU) kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat.
Penyerahan berkas ini merupakan tahapan krusial dan syarat mutlak bagi PADI untuk mendapatkan status badan hukum partai politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia. Status AHU ini menjadi fondasi hukum yang vital agar PADI dapat secara resmi terdaftar sebagai partai politik dan berhak mengikuti proses verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2029.
Marinus Yalak menyampaikan bahwa langkah ini adalah implementasi langsung dari arahan tegas yang diberikan oleh pucuk pimpinan PADI nasional, yakni Presiden PADI, Mayjen Purn TNI Burlian Sjafei, dan Sekretaris Jenderal PADI, Dr. Drs. Sayid Fadhil, S.H., M.Hum. "Berkas ini kita serahkan untuk mendapatkan AHU. Ini sesuai komitmen kami, khususnya DPP dan DPD se Papua Pegunungan, untuk meloloskan Partai Amanat Demokrasi Indonesia atau PADI menjadi peserta Pemilu 2029," ujar Marinus Yalak dengan penuh keyakinan.
Keserempakan penyerahan berkas oleh delapan DPD kabupaten dan kota yang ada di Papua Pegunungan ini menunjukkan soliditas dan kesiapan struktural PADI di tingkat provinsi maupun daerah. Hal ini juga menegaskan bahwa upaya konsolidasi organisasi PADI berjalan efektif dan terencana di seluruh penjuru Papua Pegunungan.
Dengan penyerahan berkas AHU ini, PADI Papua Pegunungan berharap proses verifikasi di Kemenkumham dapat berjalan lancar, sehingga partai dapat segera mengantongi legalitas penuh untuk selanjutnya mempersiapkan diri menghadapi tahapan tahapan verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon peserta Pemilu 2029. Komitmen untuk menjadi bagian dari pesta demokrasi lima tahunan tersebut menjadi tujuan utama yang dipegang teguh oleh seluruh jajaran PADI, dari tingkat pusat hingga daerah.
SRDJ