Selasa, 03 November 2026

LBH NOESANTARA UNGKAP PRIHATIN ATAS KASUS DUGAAN PENYADAPAN YANG DIDUGA MENYERET MANTAN KAPOLRI.

 

LBH NOESANTARA UNGKAP PRIHATIN ATAS KASUS DUGAAN PENYADAPAN YANG MENYERET MANTAN KAPOLRI , DESAK PENEGAKAN HUKUM SECARA TRANSPARAN

Kabar Negeri | JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum Noesantara Usaha Nyata Gerak Pantau Kebijakan Aturan Publik (ungkap ketum LBH) menyampaikan keprihatinan mendalam atas mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama besar mantan Kapolri bersama sejumlah pihak lainnya.

Kasus yang menjadi perhatian publik pada 3 November 2026 tersebut menyangkut dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga kalangan pengusaha.

Ketua Umum LBH Noesantara, Sailin.Sg,S.H ,C.L.P,,C.L.A menilai persoalan ini merupakan perkara serius yang harus menjadi perhatian seluruh elemen bangsa. Pasalnya, dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah berpotensi mencederai prinsip demokrasi, perlindungan privasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Menurut Sailin, aparat penegak hukum harus mampu mengungkap perkara ini secara objektif, profesional, independen, dan transparan tanpa adanya perlindungan maupun perlakuan istimewa terhadap siapa pun.

"Persoalan ini jangan dianggap sebagai perkara biasa. Jika benar terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penyadapan ilegal, maka harus diusut secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum," demikian sikap Ketua Umum Lembaga Batuan Hukum Noesantara 

Sailin, juga mengingatkan agar proses hukum tidak dijadikan alat kepentingan kelompok atau pertarungan kekuasaan. Setiap pihak yang disebut dalam perkara tersebut harus memperoleh hak hukum secara adil, dan seluruh dugaan harus dibuktikan melalui proses peradilan yang sah.

Lebih lanjut,Ketum LBH Noesantara mendorong Polri untuk membuka informasi perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat secara secara gamblang dan proporsional agar tidak menimbulkan spekulasi, kegaduhan, maupun ketidakpercayaan publik.

Sebagai organisasi masyarakat yang memiliki komitmen dalam mengawal kebijakan dan aturan publik, Lembaga Bantuan Hukum menyatakan akan terus mencermati perkembangan kasus tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial,dalam pengawasan penegakan hukum di Indonesia.

"Hukum harus berdiri di atas kepentingan siapa pun. Jabatan, pangkat, maupun kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum," Ungkap,Sailin.Sg.S.H,C.L.P,,C.L.A

LBH Noesantara berharap kasus ini dapat menjadi momentum pembenahan institusi, penguatan pengawasan internal, serta penegakan hukum yang berkeadilan demi menjaga marwah demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia 

Lembaga Bantuan Hukum Noesantara"Membela Wong Cilik Untuk Mendapatkan Haknya.


Sailin.Sg.S.H,C.L.P,,C.L.A
Ketua Umum LBHN

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.