Tampilkan postingan dengan label Kabar Masyarakat.. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kabar Masyarakat.. Tampilkan semua postingan

Rabu, 15 Oktober 2025

Aksi Demo Masyarakat Ciampel, Terkait Lapangan Pekerjaan Dan Empat Tuntutan.

Aksi Demo Masyarakat Ciampel, Terkait Lapangan Pekerjaan Dan Empat Tuntutan.

 

Indonesia Network| Karawang - Ketua Forum Tokoh Masyarakat Kecamatan Ciampel, (H.Jaenuri.SH), memberikan tanggapan terkait aksi demo damai yang dilakukan ribuan warga di depan PT Auto Aska Indonesia, Kabupaten Karawang.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menuntut keadilan serta transparansi dari pihak perusahaan terkait isu ketenagakerjaan dan lingkungan sekitar.

“Kami memahami langkah warga yang turun ke jalan selama aksi berlangsung dengan damai. Aspirasi masyarakat harus didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan serta pemerintah daerah,” ujarnya Isur Suryadi, Rabu (15/10/2025).

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara perusahaan, warga, dan pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik sosial.



“Kami berharap semua pihak duduk bersama mencari solusi terbaik. Jangan sampai aksi seperti ini terulang karena kurangnya dialog,” tambahnya.

"Aksi demo damai di PT Aska Auto Indonesia berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Warga membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan tuntutan mereka."Ujar Isur Suryadi Ketua FTC

"Salah satu perwakilan warga " Legal " menjelaskan pihak PT auto aska Indonesia saat merekrut tenaga kerja harus di utamakan warga pribumi jangan orang luar bila perusahaan tersebut menerima pribumi bekerja bisa menciptakan hubungan harmonis antara pihak pengusaha dengan warga supaya bisa bersinergi."Ucap H.Zaenuri Al Fadly.SH.MH.CLA

Aksi damai PT auto Aska Indonesia yang hadir berkisar 1500 orang awalnya kita cuma 1000 tetapi banyak warga inisiatif untuk hadir aksi damai."Ucap

Harapan kedepan semoga masyarakat yuk kita dalam satu wadah kita untuk mencerdaskan masyarakat Ciampel dalam zona -zona itu sendiri kenapa karena ruang lingkup tanah di Ciampel sekarang sudah habis sama kawasan mau kerja sama mana lagi anak cucu kita kalau seperti ini terus,menyambung hidup tanpa ada perhatian dari pemerintah dan tanpa ada perhatian dari pihak kawasan tersebut."Pungkas Isur Suryadi



(Red) 

Jumat, 23 Mei 2025

Warga Masyarakat Kampung Cijengkol Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Mengadu Pada Badan Permusyawaratan Desa Terkait.

Warga Masyarakat Kampung Cijengkol Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Mengadu Pada Badan Permusyawaratan Desa Terkait.

Kabar Negeri | Karawang – Warga masyarakat Kampung Cijengkol, Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, menyampaikan keluhan dan pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Parungmulya terkait rencana penggusuran lahan yang saat ini mereka tempati. Lahan tersebut dikabarkan akan digunakan untuk pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob.
Menurut keterangan sejumlah warga, mereka telah menempati lahan tersebut selama bertahun-tahun dan menjadikannya sebagai tempat tinggal serta sumber penghidupan. Namun, mereka kini merasa cemas dan terancam setelah muncul informasi mengenai rencana pembangunan Mako Brimob di atas lahan yang mereka diami.

Perwakilan warga menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada pihak BPD dengan harapan agar pemerintah desa dan instansi terkait dapat membantu mencarikan solusi yang adil serta tidak merugikan masyarakat kecil.

“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang lahan ini akan digusur, kami minta keadilan dan perlindungan. Jangan sampai kami kehilangan tempat tinggal begitu saja,” ujar salah satu warga.

Pihak BPD Desa Parungmulya menyatakan akan menindaklanjuti aduan warga dengan mengadakan pertemuan bersama pemerintah desa, pihak kecamatan, serta instansi terkait guna mencari kejelasan status lahan dan memastikan hak-hak warga tetap diperhatikan dalam proses pembangunan tersebut.

Situasi ini menjadi sorotan karena menyangkut aspek sosial dan kemanusiaan, di mana pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.


(Ibn).