Tampilkan postingan dengan label organisasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label organisasi. Tampilkan semua postingan

Minggu, 01 Februari 2026

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar NKRI

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar NKRI

 


Kabar Negeri | KARAWANG - Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar NKRI digelar di Lantai 3 Ballroom Swiss-Belinn Karawang, Minggu (1/2/2026).

Selain dihadiri oleh Pengurus Laskar NKRI se-Indonesia, pembukaan Rakernas ini juga turut dihadiri sejumlah pejabat Forkopimda Karawang, seperti perwakilan dari Kapolres, Dandim 0604 hingga Kejaksaan Negeri Karawang.

Dalam sambutannya mewakili Bupati Karawang, Kepala Kesbangpol Karawang, Mahpudin M.Si menyampaikan apresiasi atas gelaran Rakernas LSM Laskar NKRI.



Disampaikan Mahpudin, Pemerintah Kabupaten Karawang merasa bangga melihat kemandirian organisasi kemasyarakatan, khususnya Laskar NKRI yang memiliki basis massa besar. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan Rakernas seperti hari ini.

"Ini merupakan potensi besar bagi pembangunan daerah. Bapak Bupati sangat mengapresiasi langkah ini, dan diharapkan Laskar NKRI dapat menjadi panutan serta contoh positif bagi lembaga swadaya masyarakat lainnya," kata Mahpudin dalam sambutan.

Berdasarkan data di Kesbangpol, sambungnya, terdapat 478 lembaga/organisasi yang tercatat, baik yang berbasis keagamaan, kepemudaan, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO). Sesuai dengan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan, keberadaan lembaga-lembaga ini diharapkan membawa dampak positif.

Disampaikannya, banyaknya LSM di Karawang tidak seharusnya dipandang negatif. Sebaliknya, hal ini diharapkan dapat meringankan tugas pemerintah daerah. Pada prinsipnya, LSM berfungsi sebagai wadah untuk mengadvokasi, memfasilitasi, dan membantu menyelesaikan persoalan di masyarakat.

"Kami melihat aksi nyata rekan-rekan saat terjadi musibah banjir dan longsor di sepanjang aliran Sungai Citarum, Cibeet, hingga Cilamaya. Kepedulian dan empati terhadap masyarakat ini adalah kegiatan positif yang sangat kami apresiasi," tutur Mahpudin.

Masih disampaikan Mahpudin, LSM didirikan sebagai organisasi non-pemerintah yang bersifat sukarela untuk kepentingan umum. Fungsinya sangat mulia, mulai dari advokasi, pemberdayaan, layanan sosial, hingga pengawasan pembangunan.

"Pemerintah Kabupaten Karawang akan terus mendorong keberadaan seluruh LSM di Karawang agar terus berkembang. Namun, kami juga memohon maaf apabila dukungan penganggaran saat ini belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dihadapi oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten," katanya.

"Kami berharap, seiring dengan perbaikan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, ke depannya kontribusi dan sinergi kita dapat jauh lebih baik lagi," tandas Mahpudin.

"Selamat melaksanakan Rakernas. Dengan tema yang sangat luar biasa ini, semoga lahir gagasan-gagasan inovatif dan produktif demi kemajuan Pemerintah Kabupaten Karawang pada khususnya, dan kesejahteraan masyarakat Karawang pada umumnya," tutupnya.

Pukulan Gong Jadi Simbolis Pembukaan Rakernas

Diketahui, gelaran Rakernas LSM Laskar NKRI ini mengusung tema 'Membangun Bangsa dengan Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif di Bidang Ekonomi, Advokatif di Bidang Hukum, serta Partisipatif di Bidang Politik dan Pemerintahan'.

Sebagai simbolis pembukaan Rakernas, Ketua Umum DPP LSM Laskar NKRI, H. ME. Suparno membukanya dengan pukulan gong, didampingi Sekretaris Jendral, Drs. H. Nana Taruna S MM, serta pengurus dan beberapa tamu kehormatan lainnya.

Dalam sambutannya, H. ME. Suparno mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir di forum Rakernas, baik dari unsur Forkopimda maupun elemen LSM dan Ormas.

"Kehadiran saudara-saudara sekalian merupakan wujud nyata dari komitmen, loyalitas, dan tanggung jawab kita terhadap perjuangan organisasi," tuturnya.

Disampaikan Ketum, Rapat Kerja Nasional ini merupakan forum strategis bagi Laskar NKRI untuk melakukan konsolidasi nasional, menyusun program kerja, serta merumuskan arah kebijakan dan langkah-langkah organisasi ke depan.

"Tujuan besar kita adalah agar lembaga ini semakin solid, profesional, dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara," katanya.

Ketum berharap agar Rakernas ini dapat berlangsung secara tertib, demokratis, dan produktif dengan tetap menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

"Perlu diingat bahwa perbedaan pandangan dalam sebuah forum adalah hal yang wajar. Hendaknya perbedaan tersebut menjadi kekuatan untuk melahirkan keputusan yang konstruktif, bukan justru menjadi sumber perpecahan. Kita di sini untuk satu tujuan, membesarkan organisasi," tegasnya.

"Akhir kata, saya ucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan kelancaran kepada kita semua dalam mengemban amanah organisasi ini," pungkas H. ME. Suparno.



(red). 

Senin, 17 November 2025

Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Jadwalkan Rapimnas 2026, Tekankan Standar Profesionalisme dan Keanggotaan Dewan Pers

Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Jadwalkan Rapimnas 2026, Tekankan Standar Profesionalisme dan Keanggotaan Dewan Pers


Jakarta || Kabar Negri- Dewan Pengurus Nasional (DPN) Jajaran Wartawan Indonesia (JWI), di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ramadhan Djamil, telah memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada akhir Januari 2026. Keputusan ini diambil dalam sebuah rapat strategis yang berlangsung di Resto Mie Aceh Samudra Manggarai, Jakarta.
Rapimnas mendatang akan menjadi forum penting untuk membahas sejumlah agenda krusial yang bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas organisasi serta para anggotanya. Salah satu poin utama yang mencuat dalam rapat DPN adalah pengetatan syarat bagi calon ketua JWI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut keputusan tersebut, setiap calon ketua wajib memenuhi persyaratan fundamental, yakni harus memiliki kantor dan media yang aktif. Persyaratan ini diharapkan dapat memastikan bahwa para pemimpin JWI di daerah memiliki komitmen yang kuat terhadap profesi kewartawanan dan mampu menjalankan tugas organisasi dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Selain itu, rapat DPN juga membahas persiapan JWI untuk bergabung sebagai anggota Dewan Pers. Langkah strategis ini menunjukkan ambisi JWI untuk menempatkan diri dalam ekosistem pers nasional yang diakui dan berkontribusi pada peningkatan kualitas jurnalisme di Indonesia. Segala persyaratan yang diperlukan untuk menjadi anggota Dewan Pers akan disiapkan secara matang menjelang Rapimnas.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi anggotanya, JWI juga mengumumkan rencana untuk melaksanakan Pra Uji Kompetensi Wartawan (Pra UKW) pada bulan Februari 2026. Inisiatif ini diperkirakan akan menjadi jembatan bagi para jurnalis anggota JWI untuk mempersiapkan diri menghadapi UKW resmi, memastikan mereka memenuhi standar profesionalisme yang ditetapkan. Yoyo Suharyono juga turut membahas rencana Pra UKW ini dalam rapat.

Rapat DPN yang berlangsung di Resto Mie Aceh Samudra Manggarai ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting JWI, menunjukkan komitmen kolektif terhadap arah dan tujuan organisasi. Mereka yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal Linda Ritonga, SE. MM; Ketua Harian Ir. Maxmillian AP; Wakil Ketua Dr. Fifi Hanafia, SE. MM; Budi Napitu; Bendahara Umum JWI Ulfa Nur; Kepala Bidang Yuli Yuliana; Hesti IFKE Jansen; Muslim; Simon; Diana; Brigita Kusmiati; Budi Ardian; serta Kepala Bagian Hukum dan HAM Alex Nadeax, SH.
Dengan agenda yang ambisius ini, JWI berkomitmen untuk terus bergerak maju dalam memperkuat profesionalisme wartawan dan meningkatkan perannya dalam kancah pers nasional.

Srdj