Tampilkan postingan dengan label Kabar Organisasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kabar Organisasi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 03 November 2026

LBH NOESANTARA UNGKAP PRIHATIN ATAS KASUS DUGAAN PENYADAPAN YANG DIDUGA MENYERET MANTAN KAPOLRI.

LBH NOESANTARA UNGKAP PRIHATIN ATAS KASUS DUGAAN PENYADAPAN YANG DIDUGA MENYERET MANTAN KAPOLRI.

 

LBH NOESANTARA UNGKAP PRIHATIN ATAS KASUS DUGAAN PENYADAPAN YANG MENYERET MANTAN KAPOLRI , DESAK PENEGAKAN HUKUM SECARA TRANSPARAN

Kabar Negeri | JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum Noesantara Usaha Nyata Gerak Pantau Kebijakan Aturan Publik (ungkap ketum LBH) menyampaikan keprihatinan mendalam atas mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama besar mantan Kapolri bersama sejumlah pihak lainnya.

Kasus yang menjadi perhatian publik pada 3 November 2026 tersebut menyangkut dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga kalangan pengusaha.

Ketua Umum LBH Noesantara, Sailin.Sg,S.H ,C.L.P,,C.L.A menilai persoalan ini merupakan perkara serius yang harus menjadi perhatian seluruh elemen bangsa. Pasalnya, dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah berpotensi mencederai prinsip demokrasi, perlindungan privasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Menurut Sailin, aparat penegak hukum harus mampu mengungkap perkara ini secara objektif, profesional, independen, dan transparan tanpa adanya perlindungan maupun perlakuan istimewa terhadap siapa pun.

"Persoalan ini jangan dianggap sebagai perkara biasa. Jika benar terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penyadapan ilegal, maka harus diusut secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum," demikian sikap Ketua Umum Lembaga Batuan Hukum Noesantara 

Sailin, juga mengingatkan agar proses hukum tidak dijadikan alat kepentingan kelompok atau pertarungan kekuasaan. Setiap pihak yang disebut dalam perkara tersebut harus memperoleh hak hukum secara adil, dan seluruh dugaan harus dibuktikan melalui proses peradilan yang sah.

Lebih lanjut,Ketum LBH Noesantara mendorong Polri untuk membuka informasi perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat secara secara gamblang dan proporsional agar tidak menimbulkan spekulasi, kegaduhan, maupun ketidakpercayaan publik.

Sebagai organisasi masyarakat yang memiliki komitmen dalam mengawal kebijakan dan aturan publik, Lembaga Bantuan Hukum menyatakan akan terus mencermati perkembangan kasus tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial,dalam pengawasan penegakan hukum di Indonesia.

"Hukum harus berdiri di atas kepentingan siapa pun. Jabatan, pangkat, maupun kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum," Ungkap,Sailin.Sg.S.H,C.L.P,,C.L.A

LBH Noesantara berharap kasus ini dapat menjadi momentum pembenahan institusi, penguatan pengawasan internal, serta penegakan hukum yang berkeadilan demi menjaga marwah demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia 

Lembaga Bantuan Hukum Noesantara"Membela Wong Cilik Untuk Mendapatkan Haknya.


Sailin.Sg.S.H,C.L.P,,C.L.A
Ketua Umum LBHN

Jumat, 30 Oktober 2026

Jaga Marwah Jurnalis, DPD APPI Karawang Minta Arahan Strategis Kesbangpol

Jaga Marwah Jurnalis, DPD APPI Karawang Minta Arahan Strategis Kesbangpol

 


Jaga Marwah Jurnalis, DPD APPI Karawang Minta Arahan Strategis Kesbangpol

Kabar Negeri | KARAWANG – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karawang, H. Mahpudin, menerima audiensi resmi dari jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (DPD APPI) Kabupaten Karawang di Kantor Kesbangpol Karawang, Jalan Ahmad Yani, Jumat (30/10). Pertemuan yang dikemas dalam bingkai silaturahmi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD APPI Kabupaten Karawang, Daman Huri.
Agenda utama kedatangan insan pers tersebut adalah untuk meminta petunjuk serta arahan strategis dari pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar roda organisasi DPD APPI Karawang dapat berjalan beriringan dengan regulasi dan norma hukum yang berlaku.





Kepala Kesbangpol Karawang, H. Mahpudin, mengapresiasi inisiatif dan iktikad baik pengurus DPD APPI yang proaktif membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Sebagai wadah jurnalis, ia menilai penting bagi APPI untuk memiliki landasan organisasi yang kuat.
"Kami memberikan masukan agar seluruh pengurus dan anggota selalu mengedepankan profesionalisme serta mematuhi aturan dan norma hukum yang berlaku dalam menjalankan roda organisasi. Ini bagian dari pembinaan kami agar APPI sehat secara keorganisasian dan berkontribusi positif bagi daerah," ujar Mahpudin seusai pertemuan.
Di tempat yang sama, Ketua DPD APPI Karawang, Daman Huri, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan arahan tersebut. Ia menegaskan bahwa wejangan dari Kesbangpol menjadi catatan penting sekaligus bekal krusial bagi seluruh pengurus.
"DPD APPI Karawang berkomitmen penuh untuk menjaga marwah profesi, taat terhadap norma yang ada, dan memastikan kemitraan antara pers dengan pemerintah terjalin secara konstruktif demi kemajuan masyarakat Karawang," tegas Daman.
Sebagai langkah nyata memperkuat internal organisasi, DPD APPI Karawang berencana mengundang pihak Kesbangpol secara berkala untuk memberikan pembinaan rutin kepada para jurnalis yang tergabung di dalamnya.
"Tadi sudah saya sampaikan dan Pak Kepala pun menyambut baik. APPI akan mengundang Kesbangpol setiap sebulan sekali untuk memberikan arahan-arahan berkelanjutan kepada organisasi kami," pungkas Daman



liputan : ilin.

Sabtu, 02 Agustus 2025

Lantik 7 Unit Teknis, Wujudkan Program "Karawang Maju – Karang Taruna Maju

Lantik 7 Unit Teknis, Wujudkan Program "Karawang Maju – Karang Taruna Maju


Kabar Negeri | Karawang – Sabtu, 2 Agustus 2025
Karang Taruna Kabupaten Karawang resmi melantik tujuh Unit Teknis Karang Taruna (UTKT) dan mengukuhkan jajaran pengurus baru dalam sebuah acara yang digelar di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemda Kabupaten Karawang. Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam upaya memperkuat organisasi dan mendukung pengembangan program kerja Karang Taruna secara menyeluruh.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dilaksanakan sesuai dengan Permensos Nomor 25 Tahun 2019 serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Karang Taruna, yang memberikan kewenangan kepada pengurus untuk membentuk unit teknis sesuai kebutuhan pengembangan organisasi.


Acara ini dihadiri oleh unsur Muspida dan perwakilannya, Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), serta dinas-dinas terkait lainnya. Selain itu, hadir pula para pengurus Karang Taruna tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Karawang, Dr. (C). Dhani Sudirman, ST, SE, MM, menjelaskan bahwa ketujuh unit teknis yang dibentuk akan berperan penting dalam mendukung kinerja organisasi. “Unit Teknis Karang Taruna adalah satuan organisasi di bawah Karang Taruna yang bekerja secara koordinatif dan bertanggung jawab langsung kepada pengurus. Setiap unit memiliki struktur sendiri yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota,” jelasnya.

Adapun ketujuh unit teknis yang dilantik adalah:

1. Unit Teknis Garda Sakti Sekata
2. Unit Teknis Rescue
3. Unit Teknis Dinkatara (IT)
4. Badan Usaha Milik Karang Taruna (BUMKT)
5. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
6. Training Center
7. Unit Teknis Seni Budaya

Dhani menambahkan bahwa pelantikan ini sekaligus menjadi tanda dimulainya masa bakti kepengurusan baru yang diharapkan dapat lebih fokus dalam mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat. "Ini merupakan bagian integral dari upaya pelatihan dan pemberdayaan yang berkelanjutan, serta memperkuat peran Karang Taruna dalam pembangunan masyarakat," ungkapnya.

Selain pelantikan, agenda penting lainnya yang dilaksanakan adalah penandatanganan kerja sama antara Karang Taruna Kabupaten Karawang dan STIT Rakeyan Santang Karawang. Kerja sama ini ditujukan untuk memberikan program beasiswa kepada warga, anggota, dan pengurus Karang Taruna se-Kabupaten Karawang agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Dengan terbentuknya tujuh unit teknis ini, Karang Taruna Kabupaten Karawang berharap dapat menjalankan program-program organisasi dengan lebih efektif dan efisien, sekaligus mewujudkan visi "Karawang Maju – Karang Taruna Maju".

( M.d) 

Kamis, 24 Juli 2025

KNPI Gelar Kegiatan "Great Teacher" sebagai Pembuka Gebyar Pemuda Karawang.

KNPI Gelar Kegiatan "Great Teacher" sebagai Pembuka Gebyar Pemuda Karawang.


Kabar Negeri.web.id | Karawang - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Karawang menggelar kegiatan bertajuk *"Great Teacher"* sebagai pembuka rangkaian acara **Gebyar Pemuda 2025**, yang berlangsung di Rumah Makan Lebak Sari pada Kamis (24/7).
Ketua KNPI Karawang, **Faisal Muhammad**, dalam sesi tanya jawab dengan awak media menjelaskan bahwa kegiatan *"Great Teacher"* merupakan bagian dari pembukaan rangkaian panjang Gebyar Pemuda yang akan berlangsung hingga Oktober 2025.

> “Kegiatan ini adalah opening ceremony untuk Gebyar Pemuda. Jadi bukan hanya sekadar pembukaan, tapi juga sebuah pesan bahwa pendidikan adalah hal utama. Kita ingin meningkatkan kapasitas pemuda, dan itu harus dimulai dengan meningkatkan cara mengajar dari para tenaga pendidik,” jelas Faisal.

Faisal menambahkan, kegiatan Gebyar Pemuda akan diisi dengan berbagai program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Setelah *"Great Teacher"*, akan ada pelatihan lanjutan bagi guru bertaraf nasional yang dijadwalkan pada akhir Juli.

Memasuki Agustus hingga Oktober, KNPI Karawang telah menyiapkan sejumlah kegiatan seperti **pengobatan gratis**, **pameran**, dan kegiatan sosial lainnya. Untuk pengobatan gratis, rencananya akan dipusatkan di satu titik strategis yang masih dalam tahap koordinasi.

Selain itu, dalam momentum Hari Anak Nasional yang berdekatan dengan hari lahir KNPI pada 23 Juli 1973, KNPI Karawang melalui bidang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) juga akan meluncurkan program pendampingan terkait **kesehatan mental anak dan perempuan**.

> “Kita juga akan launching pendampingan kesehatan mental. Sekarang perdanya sudah keluar, dan kami sudah beberapa kali berdiskusi dengan Bupati soal ini. Dulu, kita pernah menangani kasus anak dengan perlakuan khusus, dan sejak itu terus melakukan pendampingan,” imbuh Faisal.

Faisal berharap melalui rangkaian kegiatan Gebyar Pemuda 2025 ini, kolaborasi antara KNPI dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dapat semakin kuat dalam membangun Karawang yang lebih inklusif, terutama dalam isu pendidikan dan kesehatan mental pemuda.

(line).